Dasar Hukum Praperadilan

Dasar Hukum Praperadilan. I DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN a Tindakan upaya paksa seperti penetapan tersangka penangkapan penggeledahan penyitaan penahanan dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundangundangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia.

Praperadilan sendiri diatur dalam UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) khususnya Pasal 1 angka 10 Pasal 77 s/d Pasal 83 Pasal 95 ayat (2) dan ayat (5) Pasal 97 ayat (3) dan Pasal 124.

Wewenang Praperadilan Litigasi

DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN Bahwa dasar PEMOHON mengajukan Permohonan Praperadilan a quo kepada Pengadilan Negeri Sidrap agar dilakukan pemeriksaan dan diputus oleh Hakim pemeriksa atau Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sidrap adalah sebagai berikut 1.

Tujuan dan Wewenang Praperadilan Negara Hukum

UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN 1 Putusan pra peradilan tidak dapat dimin¬takan banding (Pasal 83 ayat (1) kecuali terhadap putusan yang menyatakan “tidak sahnya” penghentian penyidikan dan penuntutan (Pasal 83 ayat (2) KUHAP) 2.

CONTOH GUGATAN PRAPERADILAN Saiful Anam & Partners

Pasal 95 KUHAP dirujuk sebagai dasar memungkinkan pihak yang dirugikan untuk menempuh upaya hukum praperadilan Di sini ada frasa ‘tindakan lain’ yang bisa dipersoalkan seseorang di luar penangkapan penahanan dan penuntutan.