Dki Jakarta Provinsi

Dki Jakarta Provinsi. Jakarta ( pengucapan bahasa Indonesia [dʒaˈkarta] ( simak) ) atau secara resmi bernama Daerah Khusus Ibukota Jakarta (disingkat DKI Jakarta) adalah ibu kota negara dan kota terbesar di Indonesia Jakarta merupakan satusatunya kota di Indonesia yang memiliki status setingkat provinsi Jakarta terletak di pesisir bagian barat laut Pulau Jawa Bendera Ibu kota Hari jadi (umur 494)Negara.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Gedung Balaikota Jalan Medan Merdeka Selatan No 89 Blok G Lantai 20/21 Kelurahan Gambir Kecamatan Gambir Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta 10110 https//bkddkijakartagoid bkdprov@jakartagoid 0213823033 0213823033.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta BERINTEGRITAS

The executive branch is headed by an elected governor and a vice governor while the Jakarta Regional People&#39s Representative Council (Indonesian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta DPRD DKI Jakarta) is the legislative branch with 106 directly elected members Elevation 8 m (26 ft)ZIP Codes 10110–14540 19110–19130Founded 22 June 1527Area rank.

Daerah Khusus Ibukota Jakarta Wikipedia bahasa Indonesia

Daerah Khusus Ibu Kota JakartaKedudukan Fungsi Dan PeranWilayah DKI JakartaPemerintahan DKI JakartaKewenangan Dan ProtokolerKerjasama Dan Tata RuangPendanaanKebijakan Pemerintah DaerahMediaProvinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta (Provinsi DKI Jakarta) adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia Provinsi DKI Jakarta diatur berdasarkan peraturan perundangundangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah dan pemilihan kepala daerah kecuali halhal yang diatur tersendiri dalam UU 29/2007 Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahProvinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Provinsi DKI Jakartaberkedudukan sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia Provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai Ibukota NegaraKesatuan Republik Indonesia yang memiliki kekhususan tugas hak kewajiban dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing serta pusat/perwakilan lembaga internasional Provinsi DKI Ibu kota Jakarta memiliki batasbatas (a) sebelah utara dengan Laut Jawa (b) sebelah timur dengan Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat (c) sebelah selatan dengan Kota Depok Provinsi Jawa Barat dan (d) sebelah barat dengan Kabupaten Tangerang Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang Provinsi Banten Wilayah Provinsi DKI Jakarta dibagi dalam Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi dibagi dalam kecamatan Wilayah kecamatan dibagi dalam kelurahan Pembentukan pengubahan nama batas dan penghapusan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi ditetapkan dengan peraturan pemerintah Pembentukan pengubahan nama batas dan penghapusan kecamatan ditetapkan dengan peraturan daerah Pembentukan pengubahan nama batas dan penghapusan kelurahan ditetapkan dengan keputusan Gubernur Otonomi Provinsi DKI Jakarta diletakkan pada tingkat provinsi Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan menurut asas otonomi asas dekonsentrasi asas tugas pembantuan dan kekhususan sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah otonom mencakup seluruh urusan pemerintahan (kecuali urusan politik luar negeri pertahanan keamanan yustisi moneter dan fiscal nasional agama serta bagianbagian dari urusan pemerintahan lain yang menjadi wewenang Pemerintah sebagaimana diatur dalam perundangundangan) dan urusan pemerintahan lainnya yang diatur dalam UU 29/2007 Dalam penyelenggaraan kewenangan dan urusan pemerintahan Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lainnya sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi penetapan dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang 1 tata ruang sumber daya alam dan lingkungan hidup 2 pengendalian penduduk dan permukiman 3 transportasi 4 industri dan perdagangan dan 5 pariwisata Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melestarikan dan mengembangkan budaya masyarakat Betawiserta melindungi berbagai budaya masyarakat daerah lain yang ada di daerah Provinsi DKI Ja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi Bantendengan mengikutsertakan pemerintah kota/kabupaten yang wilayahnya berbatasan langsung untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah provinsi lain dan dengan kota di negara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah Ibu kota Negara dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Rencana Tata Ruang Wilayah Ibu kota Negara dikoordinasikan dengan tata ruang provinsi yang berbatasan langsung Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang berbatasan langsung merupakan hasil kerja sama secara terpadu dengan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten Kerja sama secara terp Semua peraturan perundangundangan yang mengatur keuangan daerah berlaku bagi Provinsi DKI Jakarta Pendanaan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk melestarikan dan mengembangkan budaya masyarakat Betawi serta melindungi berbagai budaya masyarakat daerah lain dianggarkan dalam APBN Dana dalam rangka pelaksanaan kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia ditetapkan bersama antara Pemerintah dan DPR berdasarkan usulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Gubernur pada setiap akhir tahun anggaran wajib melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan yang terkait dengan kedudukan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia kepada Pemerintah melalui menteri/kepala lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan Pada tahun 2007 dikeluarkan Undangundang Daerah mengenai pelarangan pemberian uang kepada pengemis pedagang asongan penertiban permukiman liar di bantaran sungai dan di bawah jembatan layang melarang meludah dan merokok di dalam transportasi umum Membersihkan kaca mobil yang tidak disuruh untuk mendapatkan uang juga tidak diperkenankan dan akan didenda Kritikkritk timbul bahwa halhal tersebut akan sulit diterapkan dan kemungkinan diabaikan mengingat tingkat kemiskinan di Ibu kota Meniru Singapore&#39s Orchard Road Jakarta menerapkan dilarang parkir di sepanjang Jl Hayam Wuruk dan Jl Gajah Mada di Jakarta Pusat Pedagang asongan dan pengemis juga dilarang berkeliaran di trotoir dan jalan tersebut Hal ini telah cukup berhasil dan membuat ke dua jalan tersebut jauh lebih lancar dan ternyata gedunggedung parkirnya mencukupi Kerjasama dengan swasta di mana Pemda DKI tidak mengeluarkan uang sepeserpun di mana Pemda DKI menerima 30% uang hasil parkir meter tenyata sangat ber Pemprov DKI Jakarta memiliki situs web berita resmi yang bernama Beritajakarta Situs ini ditujukan memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi dan data tentang berbagai program kerja serta kebijakan Pemprov DKI Jakarta Beberapa rubrik yang tersedia antara lain 1 Potret Jakarta 2 Agenda Kegiatan Pimpinan 3 Ekonomi 4 Pembangunan 5 Pemerintahan 6 Kesra 7 Video 8 Pemberdayaan Perempuan 9 Wisata dan Kuliner Gubernur Sekretariat daerah (Sekretaris Daerah)Ketua Wakil gubernur.