Perumusan Kebijakan Umum Pertahanan Negara Dilaksanakan Oleh

Perumusan Kebijakan Umum Pertahanan Negara Dilaksanakan Oleh. Pedoman – pedoman penyelenggaraan pertahanan negara tersebut meliputi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tentang kebijakan umum pertahanan negara 2020 – 2024 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2021 tentang Peraturan pelaksanaan undangundang nomor 23 tahun 2019 tentang tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Pegara Kebijakan Pertahanan.

Perumusan kebijakan umum pertahanan negara dilaksanakan oleh Menteri Pertahanan Negara sedangkan proses penetapannya dilaksanakan di tingkat Dewan Keamanan Nasional selaku penasihat presiden RI Adapun tujuan menjaga keutuhan NKIRI ditempuh dengan tiga strata pendekatan yaitu sebagai berikut.

Pada dasarnya perumusan kebijakan umum pertahanan negara

Pada dasarnya perumusan kebijakan umum pertahanan negara dilaksanakan oleh menteri pertahanan Pembahasan Sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat 2 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Presiden Joko Widodo pada tanggal 21 Agustus 2015 telah menandatangani Peraturan Pemerintahan Nomor 97 Tahun 2015 tentang kebijakan umum pertahanan negara tahun 20152019.

Tantangan Dalam Menjaga Keutuhan NKRI Beserta Contoh

(2) Kebijakan Umum Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi perencanaan penyelenggaraan dan pengawasan Sistem Pertahanan Negara Pasal 2 Kebijakan Umum Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini Author Biro HukumLast modified by nnCreated Date 3/4/2008 24900 AMTitle KEBIJAKAN UMUM PERTAHANAN NEGARA.