Urutan Pemerintahan Indonesia

Urutan Pemerintahan Indonesia. Apa urutan pemerintahan ri dari presiden sampai rt Undang undang dasar merupakan hukum tertinggi dimana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya berdasarkan uud Beberapa contoh variasi dari sistem pemerintahan presidensial di indonesia adalah sebagai berikut.

Suatu pemerintahan dipimpin oleh penguasa tertinggi yaitu raja ataupun presiden Dalam menjalankan pemerintahan seorang pemimpin dibantu oleh berbagai pihak Seperti halnya yang dilakukan oleh pemerintah di Indonesia Presiden dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh para menteri yang tergabung dalam suatu susunan kabinet Lalu apakah kabinet itu?.

Berbagi itu Indah Materi Pelajaran Lengkap untuk Belajar Online

Sistem Pemerintahan Indonesia Setelah KemerdekaanSistem Pemerintahan Republik Indonesia SerikatSistem Pemerintahan Pasca RisSistem Pemerintahan Orde LamaSistem Pemerintahan Orde BaruSistem Pemerintahan ReformasiPeriode 19451949 Sistem pemerintahan Presidensial & Parlementer Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 Sistem pemerintahan yang digunakan usai kemerdekaan adalah sistem presidensial Presiden Indonesia pertama adalah Soekarno sedangkan wakil presidennya adalah Mohammad Hatta Konstitusi yang digunakan adalah UndangUndang Dasar 1945 (UUD 1945) yang disahkan sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945 Setelah dicetuskannya Maklumat Wakil Presiden No X pada tanggal 16 November 1945 terjadi pembagian kekuasaan dalam dua badan Kekuasaan legislatif dijalankan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) Sementara kekuasaankekuasaan lainnya masih tetap dipegang oleh presiden Tanggal 14 November 1945 dibentuk Kabinet SemiPresidensiel atau SemiParlementer yang pertama sehingga peristiwa ini merupakan perubahan sistem pemerintahan dari presidensil menjadi parlementer agar dianggap lebih demokratis Kekuasaan eksekutif yang semula menjadi tugas presidenberalih ke tangan Periode 19491950 Sistem Pemerintahan Quasi Parlementer (sistem federal) Hasil dari konferensi Meja Bundar (KMB) antara Indonesia dan delegasi Belanda menghasilkan keputusan terbentuknya negara federal Republik Indonesia Serikat (RIS) terhitung sejak 27 Desember 1949 Negara Indonesia menjadi negara bagian dari Republik Indonesia Serikat Negara bagian lain misalnya adalah negara Indonesia Timur negara Jawa Timur negara Pasundan negara Madura dan negara Sumatera Timur Bentuk pemerintahan Indonesia menjadi negara serikat atau federal Sedangkan sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem pemerintahan parlementer Perubahan ini dituangkan dalam Konstitus Republik Indonesia Serikat (konstitusi RIS) Namun karena sistem yang diterapkan tidak secara keseluruhan atau bersifat semu maka sistem pemerintahan pada saat itu disebut dengan quasi parlementer Berdasarkan Konstitusi RIS yang menganut sistem pemerintahan parlementer ini badan legislatif RIS dibagi menjadi dua yaitu Periode 19501959 Sistem Pemerintahan Parlementer Usai RIS bubar maka bentuk negara Indonesia kembali menjadi republik UndangUndang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950) adalah konstitusi yang berlaku di Indonesia sejak 17 Agustus 1950 hingga dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Pada masa ini sistem pemerintahan parlementer masih digunakan Pada periode tahun 19501959 demokrasi Indonesia disebut sebagai demokrasi liberal Hal ini karena digunakannya prinsipprinsip liberal pada sistem politik dan ekonomi di Indonesia Baru setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden tahun 1959 menghasilkan beberapa keputusan di antaranya 1 Kembali berlakunya UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950 2 Pembubaran Dewan Konstituante 3 Pembentukan MPRS dan DPAS Dikeluarkannya dekrit presiden ini diiringi dengan perubahan sistem pemerintahan dari sistem parlementer ke sistem presidensial Lama periode 5 Juli 1959 – 22 Februari 1966 Bentuk Negara Kesatuan Bentuk Pemerintahan Republik Sistem Pemerintahan Presidensial Konstitusi UUD 1945 Dikeluarkannya dekrit Presiden 1959 mengembalikan sistem pemerintahan Indonesia ke sistem pemerintahan presidensial Dalam masa ini sistem demokrasi ini termasuk sistem Demokrasi Terpimpin yang berarti seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara saat itu yaitu presiden Soekarno Masa kepemimpinan Soekarno disebut sebagai Orde Lama Pada masa demokrasi terpimpin ini terjadi berbagai penyimpangan yang menimbulkan beberapa peristiwa besar di Indonesia Beberapa di antaranya adalah pembubaran DPR hasil pemilu 1955 konflik dengan Malaysia hingga keluarnya Indonesia dari PBB untuk sementara Puncaknya terjadi konflik dan perselisihan antara militer dan Partai Komunis Indonesia (PKI) hingga memicu peristiwa G 30 S PKI pada tanggal 30 September 1965 Periode 19661998 Sistem Pemerintahan Presidensial Terjadinya peristiwa G 30 S PKI pun menjadi pemicu mundurnya Soekarno dari posisi presiden sekaligus berakhirnya era pemerintahan Orde Lama Sebagai gantinya diangkatlah Soeharto sebagai presiden sekaligus menjadi penanda dimulainya pemerintahan Orde Baru Sistem pemerintahan yang digunakan di masa Orde Baru adalah presidensial Dalam masa Orde Baru ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela Masa Orde Baru akhirnya berakhir di tahun 1998 usai Soeharto mundur akibat desakan mahasiswa dan warga Hal ini juga dipicu krisis ekonomi dan kerusuhan yang banyak terjadi Periode 1998sekarang Sistem Pemerintahan Presidensial Usai Orde Baru jatuh maka Indonesia memasuki era reformasi Dalam era reformasi Indonesia masih menerapkan sistem pemerintahan presidensial dengan bentuk pemerintahan republik Untuk konstitusi yang digunakan adalah UUD 1945 setelah amandemen Di era reformasi UUD 1945 telah diamandemen sebanyak empat kali dan yang kini digunakan hasil amandemen sejak tahun 2002 Posisi MPR sebagai pemegang kedaulatan negara tertinggi dihapus Selain itu akan dilaksanakan pemilihan umum presiden secara langsung oleh rakyat dimulai sejak tahun 2004 lalu Dua perubahan tersebut menunjukkan karakteristik sistem presidensial yang jelas berbeda dengan status fundamental norm yang tercantum dalam pembukaan dan diuraikan lebih lanjut dalam penjelasan UUD 1945 Pelaksanaan Demokrasi Pancasila pada era reformasi telah banyak memberikan ruang gerak pada DPR dan partai politik di Indonesiauntuk mengawasi pemerintah secara kritis Nah itulah info len.

SUSUNAN KABINET PEMERINTAHAN INDONESIA DARI MASA KE MASA

ProvinsiKabupaten/KotaKecamatanKelurahan/DesaWilayah Lain Yang Lebih RendahStatistik WilayahSejarahLihat PulaMenurut UndangUndang Dasar Republik Indonesia 1945amendemen kedua pada Bab VI tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18 Ayat 1 dinyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerahdaerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiaptiap provinsi kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undangundang” Hal tersebut menyatakan bahwa provinsi merupakan tingkat pertama dari pembagian wilayah di Indonesia Saat ini terdapat 34 provinsi di Indonesia yang masingmasing memiliki pemerintahan daerah sendiri yang dikepalai oleh seorang Gubernur Setiap provinsi memiliki lembaga legislatif yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi Gubernur dan anggota DPRD dipilih melalui suatu pemilihan umum untuk masa jabatan lima tahun Setiap provinsi terdiri dari kabupaten atau kota namun hingga Januari 2011 Provinsi Sulawesi Baratmerupakan provinsi yang belum memiliki kota otonom Hingga saat ini setid Kabupaten dan kota memiliki tingkat yang setara serta memiliki pemerintah daerah dan lembaga legislatif sendiri Setiap kabupaten/kota terdiri dari beberapa kecamatan/distrik dan secara ukuran kabupaten lebih luas daripada kota Kabupaten dipimpin oleh seorang bupati dengan DPRD kabupaten sedangkan kota dipimpin oleh seorang wali kotadengan DPRD kota Baik bupati maupun wali kota dipilih melalui proses pemilihan umum Suatu pengecualian Jakarta dibagi ke dalam 1 kabupaten administrasi dan 5 kota administrasiyang kesemuanya itu tidak otonom Kabupaten administrasi dan kota administrasi tidak memiliki DPRD kabupaten/kota Bupati/wali kotanya pun tidak dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum melainkan ditunjuk oleh Gubernur Jakarta Secara nasional kecamatan adalah wilayah administratif yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten atau kota Sejak diberlakukannya UndangUndang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua maka khusus untuk wilayah Provinsi Papua (dan oleh karenanya juga untuk Provinsi Papua Barat) istilah kecamatan diganti dengan distrik Kecamatan dipimpin oleh seorang camat sedangkan distrik dipimpin oleh seorang kepala distrik masingmasing merupakan pegawai negeri sipilserta bertanggung jawab kepada bupati atau wali kota yang melingkupi batasbatas wilayahnya Setiap kecamatan terdiri dari beberapa kelurahan/desa atau nama lain Setiap distrik terdiri dari beberapa kelurahan/kampung Tingkatan di bawah kecamatan adalah kelurahan atau desa Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah sedangkan desa dipimpin oleh seorang kepala desa Hingga ke tingkatan desa inilah pembagian administratif Indonesia resmi digunakan Sejak 2014 terjadi perubahan paradigma Desa yaitu mengatur tentang kemandirian desa percepatan pembangunan dan adanya dana desa melalui Undang Undang no 6 tahun 2014 Di beberapa daerah istilah lain dipergunakan antara lain 1 Nagari di Sumatra Barat 2 Kampung di Papua dan Papua Barat 3 Gampong di Aceh 4 Pekon di Lampung 5 Banjar di Bali(Pembagian administratif dibawah kelurahan/desa) 6 Desa Pekraman di Bali(Pembagian administratif setara kelurahan/desa dengan perbedaan status kedudukan dan fungsi dengan desa dinas) 7 Kampung di Kabupaten Kutai Barat Meskipun tidak diakomodasi di dalam perundangundangan desa atau yang setingkat dengannya pada kenyataanya dapat dibagi lagi ke dalam beberapa dusun kampung (tidak setingkat dengan kampung di Papua) pedukuhan dan lainlain Kemudian dibagi lagi ke dalam beberapa lingkungan rukun warga hingga rukun tetanggayang terdiri dari beberapa kepala keluarga Istilahistilah yang disebutkan di dalam paragraf ini dapat bervariasi bergantung kepada masingmasing daerah yang menerapkannya Hingga Oktober 2019 Indonesia terdiri dari 34 provinsi 415 kabupaten 1 kabupaten administrasi 93 kota dan 5 kota administrasi dengan total 7230 kecamatan 8488 kelurahan dan 74953 desadengan rincian sebagai berikut Berikut ini adalah perkembangan jumlah wilayah administrasi Indonesia dengan mengacu kepada Peraturan Mendagritentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

Sistem Pemerintahan Indonesia dari Masa ke Masa (1945sekarang)

Berbagi itu Indah Materi Pelajaran Lengkap untuk Belajar Online.